Upaya Pengendalian Banjir, Bupati Keerom Teken MoU Bersama BWS Pembangunan Kolam Retensi Yowong

Timur Update.com // Dalam upaya pengendalian banjir di Kabupaten Keerom, Bupati Keerom Piter Gusbager mengambil langkah maju dan signifikan mempercepat pembangunan kolam retensi di Kampung Yowong.

Bertempat di Horison Kotaraja, pada Senin (10/11/2025), penandatanganan Mou dilakukan oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager, dan Kepala BWS Papua, Dave Harold Irhajadi Muchaimin

Baca Juga

Sambut Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Polres Keerom Gelar Bakti Sosial Donor Darah

22 Feb 2026

Keduanya resmi meneken perjanjian kesepahaman (MoU) terkait penyelesaian pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada kawasan hutan produksi konversi.

Penandatanganan ini menjadi tahapan kunci dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kolam Retensi seluas 150 hektar, sebuah proyek strategis pengendali banjir di Kabupaten Keerom

Kepala BWS PUPR Papua, Dave Harold Irhajadi Muchaimin, menjelaskan bahwa MoU ini adalah langkah awal yang penting bagi kedua pihak dalam pembangunan kolam retensi tersebut.

Baca Juga

Hadiri Perayaan HUT Ke-55 GBI, Bupati Keerom Tekankan Pentingnya Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

08 Okt 2025

“Menyangkut rencana pengadaan tanah pembangunan kolam retensi di Kabupaten Keerom, ini tahap awal kita menandatangani MoU. Biaya untuk PSDH akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Papua,” ungkap Dave.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Keerom atas dukungan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut.

Dave menambahkan bahwa setelah pengadaan tanah selesai, tahap berikutnya adalah sosialisasi dan dilanjutkan dengan tahapan konstruksi.

Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BWS Papua sebagai mitra penting dalam pengelolaan air di wilayahnya.

“Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seperti Keerom ini sangat ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pengelolaan air,” ucapnya.

Iapun menjelaskan bahwa penandatanganan MoU pembayaran PSDH dan DR adalah persyaratan awal untuk menuntaskan tahapan pembangunan kolam retensi 150 hektar tersebut dan telah memberikan penekanan khusus kepada masyarakat pemilik hak ulayat pentingnya pembanguna kolam retensi.

“Kawasan ini sebelumnya adalah Hutan Produksi Konversi (HPK) yang telah diserahkan oleh Menteri Kehutanan kepada Bupati Keerom untuk digunakan menjadi kolam retensi. Saya sampaikan bahwa tujuan pembangunan ini bukan investasi yang mencari profit, tetapi murni untuk pengelolaan air,” jelasnya.

Bupati dua periode Kabupaten Keerom itu menekankan bahwa tujuan utama kolam retensi ini adalah memastikan Keerom terhindar dari banjir saat musim hujan dan memiliki cadangan air saat musim kering.

“Bahwa beberapa tahun terakhir Keerom sering dilanda banjir, namun kini kondisi masyarakat sudah lebih baik, BWS telah membantu pembangunan Tanggul Sungai Tami, yang saat ini mencegah luapan air dari kantor bupati hingga Arso Sanggaria, BWS juga berkontribusi dalam menanggul Sungai Skanto,” sebutnya.

Dirinya berharap BWS Papua dapat melakukan pengecekan secara periodik terhadap kondisi kedua tanggul penting tersebut untuk memastikan keamanannya.

Penandatanganan MoU ini menjadi tahapan kunci dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kolam Retensi seluas 150 hektar, sebuah proyek strategis pengendali banjir di Kabupaten Keerom. (Red)